Arsip
Video

Statistik User

  1. Administrator
  2. Selasa, 04 Juni 2013 - 14:03:21 WIB
  3. Dibaca : 784 Kali

Jakarta – Direktorat Pengembangan Air Minum (PAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, menyelenggarakan workshop untuk membantu 14 perusahaan daerah air minum (PDAM) dalam menyusun perencanaan bisnis (business plan) dan penerapan tarif air minum full  cost recovery (FCR).

Workshop Penyusunan Business Plan dan Tarif Full Cost Recovery itu dilaksanakan di Jakarta, 4-5 Juni 2013, diikuti oleh 28 direktur dan staf senior PDAM dari 14 kabupaten/ kota. Pembukaan workshop secara resmi dilakukan oleh Kepala Subdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan (PPK-Ditpam PU) Ir. Hilwan, M.Sc di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/5/2013).

Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Subdit PPK, Lucky Retno, yang juga ketua panitia workshop menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya workshop dimaksudkan untuk membantu beberapa PDAM dalam menyusun dokumen perencanaan bisnis sebelum diajukan kepada Kementerian Keuangan RI dalam rangka restrukturisasi utang.

Dikemukakan bahwa 14 PDAM yang diundang pada workshop kali ini adalah PDAM dari Kota Binjai, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pangkal Pinang, Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Polewali Mandar.

Menurut Lucky Retno, workshop tersebut diharapkan dapat membantu PDAM dari 14 kabupaten/kota itu untuk memenuhi target dalam penentuan proyeksi tarif full cost recovery, menurunkan tingkat kehilangan air, membahas cakupan pelayanan, pembahasan jumlah pegawai per 1.000 pelanggan, pembahasan saldo kas, jangka waktu penagihan, rugi dan laba, serta investasi.

Pada kesempatan itu, ketua panitia workshop juga menggambarkan secara umum persoalan yang dihadapi 14 PDAM yang mengikuti workshop, di antaranya cakupan pelayanan yang masih rendah akibat minimnya investasi untuk mengembangkan pelayanan, masih tingginya tingkat kehilangan air, kondisi rasio karyawan PDAM terhadap pelanggan yang tidak efektif, besarnya saldo piutang usaha yang belum tertagih, dan masih terbatasnya kemampuan SDM.

Komitmen PDAM

Sementara itu Kepala Subdit PPK, Ditpam PU, Ir Hilwan, M.Sc dalam pengarahannya meminta kepada para direktur PDAM untuk bekerja sama dalam menyelesaikan perencanaan bisnis dan proyeksi tarif full cost recovery, sehingga sebelum 3 Juli 2013, yang menjadi batas waktu pengajuan restrukturisasi utang, seluruh proses perencanaan restrukturisasi utang 14 PDAM itu sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan RI.

“Kami dari Direktorat PAM meminta komitmen dari PDAM yang hadir saat ini untuk menyelesaikan proses perencanaan bisnis tersebut, sehingga sebelum tanggal 3 Juli 2013, seluruh proses sudah selesai. Setelah tanggal tersebut, Direktorat PAM Kementerian PU tidak bisa lagi memberikan pendampingan dan bantuan dalam bentuk apapun,” kata Ir Hilwan, M.Sc.

Pada kesempatan itu Kepala Subdit PPK, Ditpam PU juga menjelaskan kondisi PDAM pada tahun 2011. Dari 335 PDAM di seluruh Indonesia, katanya, sebanyak 144 PDAM masuk dalam kategori sehat, kemudian 105 PDAM kurang sehat, dan 86 PDAM masuk kategori sakit.

Menurut Hilwan, salah satu penyebab kinerja PDAM kurang sehat atau sakit adalah kondisi keuangan yang kurang baik, indikasinya adalah tunggakan kewajiban angsuran pokok dan bunga/denda pinjaman yang semakin besar dari tahun ke tahun.

“Bahkan kewajiban bunga atau denda tersebut lebih besar dari kewajiban pokok pinjaman. Pinjaman PDAM itu umumnya berasal dari pinjaman pemerintah pusat atau pinjaman dari luarnegeri melalui ‘sub loan agreement’, atau pinjaman dari rekening dana investasi, serta pinjaman dari rekening pembangunan daerah,” kata Kasubdit PPK.

Dikemukakan bahwa pemerintah pusat telahmemberikan kesempatan kepada PDAM yang memiliki utang untuk menyelesaikan tunggakann ya, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan denda. Menurut Ir Hilwan, M.Sc, ada 205 PDAM yang melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, dengan 30 PDAM di antaranya mampu membayar utangnya dengan lancar.

“Namun terdapat 175 PDAM menunggak utang. Sebanyak 76 PDAM di antaranya telah disetujui usulannya untuk dilakukan restrukturisasi, kemudian 10 PDAM telah mampu membayar dengan lancar tanpa melalui restrukturisasi utang, kemudian 30 PDAM sedang mengajukan usulan restrukturisasi utang, sedangkan 59 PDAM lainnya belum mengajukan restrukturisasi,” katanya.

Ia mengharapkan kepada 14 PDAM yang diundang pada workshop kali ini untuk bersama-sama Ditpam PU menyelesaikan seluruh proses persyaratan bagi usulan restrukturisasi utang sesuai persyaratan ayng ditentukan Kementerian Keuangan RI, di antaranya adalah menyusun perencanaan bisnis lima tahun ke depan, rencana kerja PDAM ke depan, dan kelengkapan dokumen administrasi lainnya. (ditpam/yys)

Komentar (0)

<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>

Tinggalkan Komentar